Risiko Hukum Menggunakan Merek Orang Lain untuk Bisnis di Indonesia
Menggunakan nama, logo, atau identitas bisnis milik orang lain mungkin terlihat sederhana. Apalagi jika merek tersebut sudah dikenal masyarakat dan dianggap memiliki nilai jual yang tinggi.
Namun, bagi pelaku usaha, penggunaan merek orang lain tanpa dasar yang jelas bukan sekadar persoalan etika bisnis. Ada risiko hukum menggunakan merek orang lain yang perlu diperhatikan, terutama apabila merek tersebut telah terdaftar dan digunakan untuk barang atau jasa yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.
Di Indonesia, perlindungan merek diatur antara lain melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang saat ini berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan berikutnya.
Karena itu, sebelum menggunakan nama, logo, simbol, atau identitas yang menyerupai merek milik pihak lain, pemilik bisnis sebaiknya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Apa yang Dimaksud dengan Merek?
Merek bukan hanya sekadar nama usaha.
Dalam UU Merek, merek dapat berupa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, termasuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur tersebut yang berfungsi membedakan barang dan/atau jasa.
Artinya, ketika seseorang membangun bisnis dengan nama dan identitas tertentu, perlindungan hukum terhadap merek dapat menjadi bagian penting dari aset bisnis tersebut.
Bagi pengusaha, hal ini penting karena merek dapat memiliki nilai ekonomi yang besar.
Nama bisnis yang sudah dikenal konsumen, memiliki reputasi, dan digunakan secara konsisten tentu tidak sama nilainya dengan nama usaha yang baru dibuat.
Apa Risiko Hukum Menggunakan Merek Orang Lain?
Risiko penggunaan merek orang lain dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi kasusnya.
Tidak semua kemiripan nama otomatis berarti pelanggaran merek. Namun, penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek pihak lain, terutama pada barang atau jasa yang relevan, dapat menimbulkan persoalan hukum.
Beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain:
1. Mendapat Teguran atau Somasi
Pemilik merek dapat menyampaikan keberatan apabila menemukan pihak lain menggunakan merek yang dianggap melanggar haknya.
Langkah awal dapat berupa teguran atau somasi yang meminta penggunaan merek tersebut dihentikan.
Dalam kondisi seperti ini, pemilik bisnis jangan langsung mengabaikan surat yang diterima.
Periksa terlebih dahulu:
- siapa yang mengirimkan somasi;
- merek apa yang dipersoalkan;
- apakah merek tersebut telah terdaftar;
- nomor pendaftaran mereknya;
- barang atau jasa yang tercakup;
- bagaimana merek tersebut digunakan;
- dan apa tuntutan pihak yang mengirimkan surat.
Pemeriksaan tersebut penting sebelum memberikan jawaban.
2. Diminta Menghentikan Penggunaan Merek
Jika terdapat dasar hukum yang kuat, pihak yang memiliki hak atas merek dapat meminta penggunaan merek tersebut dihentikan.
Bayangkan sebuah bisnis sudah menggunakan nama tertentu selama beberapa tahun.
Nama tersebut sudah tercetak pada:
- kemasan;
- papan toko;
- seragam;
- website;
- marketplace;
- media sosial;
- brosur;
- kartu nama;
- kendaraan operasional;
- dan materi promosi.
Kemudian muncul persoalan mengenai merek.
Penghentian penggunaan merek dapat membuat bisnis harus melakukan perubahan besar.
Karena itu, risiko hukum menggunakan merek orang lain bukan hanya mengenai kemungkinan perkara di pengadilan. Dampaknya juga dapat berupa biaya rebranding, perubahan kemasan, perubahan domain, perubahan materi pemasaran, dan hilangnya pengenalan merek yang sudah dibangun.
3. Menghadapi Gugatan di Pengadilan Niaga
Persoalan merek dapat berkembang menjadi sengketa hukum.
UU Merek mengatur mekanisme gugatan terkait pelanggaran hak atas merek melalui Pengadilan Niaga.
Karena itu, ketika menerima surat somasi terkait merek, pemilik usaha sebaiknya tidak langsung menganggapnya sebagai ancaman kosong.
Terlebih apabila pihak yang mengajukan keberatan memiliki bukti pendaftaran merek dan dapat menunjukkan adanya penggunaan yang berpotensi melanggar haknya.
Hukum Bisnis & Perusahaan Jakarta | KANUA
4. Risiko Kerugian Bisnis
Ini merupakan risiko yang sering kali tidak diperhitungkan sejak awal.
Misalnya, sebuah perusahaan sudah menginvestasikan ratusan juta rupiah untuk membangun sebuah brand.
Kemudian diketahui bahwa nama tersebut memiliki persoalan dengan merek yang sudah lebih dahulu terdaftar.
Perusahaan mungkin harus:
- mengganti nama brand;
- membuat logo baru;
- mengganti kemasan;
- mengubah papan nama;
- mengganti materi promosi;
- mengganti domain;
- mengubah akun media sosial;
- mengedukasi pelanggan;
- dan membangun kembali identitas merek.
Artinya, risiko hukum menggunakan merek orang lain juga dapat berkembang menjadi risiko bisnis.
Itulah mengapa pemeriksaan merek sebaiknya dilakukan sebelum mengeluarkan investasi besar untuk branding.
Apakah Nama yang Mirip Otomatis Melanggar Hukum?
Tidak sesederhana itu.
Kesamaan atau kemiripan nama perlu dianalisis berdasarkan konteksnya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
Pertama, apakah merek tersebut sudah terdaftar?
Kedua, apa barang atau jasa yang dilindungi?
Ketiga, seberapa mirip tanda yang digunakan?
Keempat, bagaimana merek tersebut digunakan dalam perdagangan?
Kelima, apakah penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan bagi konsumen?
Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa dua nama yang sama atau mirip pasti merupakan pelanggaran.
Sebaliknya, jangan juga menganggap aman hanya karena terdapat sedikit perbedaan ejaan.
Analisis perlu dilakukan berdasarkan keseluruhan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Contoh Risiko Menggunakan Merek Orang Lain dalam Bisnis
Misalnya seseorang ingin membuka usaha pakaian dengan nama “ABC Fashion”.
Sebelum membuka toko, ia membuat:
- logo;
- akun Instagram;
- website;
- marketplace;
- kemasan;
- label pakaian;
- dan materi iklan.
Setelah bisnis berjalan, ternyata terdapat pihak lain yang telah memiliki merek terdaftar dengan nama yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang yang relevan.
Dalam kondisi seperti ini, pemilik usaha baru dapat menghadapi persoalan hukum.
Masalahnya menjadi semakin besar apabila bisnis sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pemasaran.
Karena itu, langkah yang lebih aman adalah melakukan pemeriksaan merek sebelum brand diluncurkan secara besar-besaran.
DJKI menyediakan database yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian informasi merek. Pelaku usaha dapat memanfaatkan pencarian tersebut sebagai salah satu langkah awal pemeriksaan.
Bagaimana Cara Mengecek Merek Sebelum Digunakan?
Sebelum menggunakan nama atau logo untuk bisnis, lakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
1. Cari Nama Merek
Lakukan pencarian terhadap nama yang ingin digunakan.
Jangan hanya mencari nama yang persis sama.
Cari juga variasi yang:
- ejaannya mirip;
- bunyinya mirip;
- susunan katanya mirip;
- memiliki unsur kata yang sama;
- atau memiliki karakter visual yang serupa.
2. Periksa Kelas Barang atau Jasa
Merek didaftarkan berdasarkan klasifikasi barang dan/atau jasa.
Karena itu, dua merek yang memiliki nama serupa perlu dilihat dalam konteks barang atau jasa yang dilindungi.
Jangan hanya berhenti pada hasil pencarian nama.
3. Periksa Status Merek
Cari tahu apakah merek:
- sudah terdaftar;
- masih dalam proses;
- memiliki status tertentu;
- atau memiliki informasi lain yang perlu diperhatikan.
Database resmi DJKI dapat digunakan sebagai salah satu sumber pemeriksaan awal.
4. Konsultasikan Jika Hasilnya Meragukan
Jika terdapat merek yang sangat mirip, sebaiknya jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan pencarian sederhana.
Konsultasikan hasil pencarian tersebut kepada pihak yang memahami hukum merek.
Ini jauh lebih murah dibandingkan melakukan rebranding setelah bisnis berkembang.
Bagaimana Jika Bisnis Sudah Terlanjur Menggunakan Merek Orang Lain?
Jangan langsung panik.
Langkah pertama adalah menghentikan tindakan yang berpotensi memperburuk posisi hukum tanpa memahami masalahnya terlebih dahulu.
Kumpulkan:
- bukti penggunaan merek;
- kapan merek mulai digunakan;
- dokumen pendaftaran usaha;
- desain logo;
- materi promosi;
- kemasan;
- website;
- akun media sosial;
- dokumen pembelian;
- kontrak dengan vendor;
- dan surat yang diterima dari pemilik merek.
Kemudian lakukan pemeriksaan terhadap status merek dan dasar keberatan pihak lain.
Jika sudah menerima somasi, simpan dokumen tersebut dan jangan memberikan jawaban yang mengakui kesalahan secara tergesa-gesa sebelum mendapatkan analisis hukum.
Apakah Pemilik Merek Bisa Menuntut Ganti Rugi?
Dalam kondisi tertentu, persoalan pelanggaran merek dapat menimbulkan tuntutan hukum, termasuk gugatan yang berkaitan dengan kerugian, tergantung pada dasar hukum dan fakta perkara.
Namun, besarnya kerugian dan bentuk tuntutan tidak dapat ditentukan hanya dari adanya kemiripan merek.
Harus dilihat:
- hak yang dimiliki pihak penggugat;
- bentuk penggunaan merek;
- jenis barang atau jasa;
- bukti penggunaan;
- kerugian yang diklaim;
- hubungan antara tindakan dan kerugian;
- serta ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, artikel atau konten internet yang menyatakan bahwa setiap penggunaan merek orang lain pasti otomatis terkena denda atau hukuman tertentu perlu disikapi dengan hati-hati.
Setiap perkara harus dianalisis berdasarkan faktanya.
Risiko Hukum Menggunakan Merek Orang Lain Jakarta Barat
Bagi pemilik bisnis yang berada di Jakarta Barat, persoalan merek dapat muncul pada berbagai jenis usaha.
Mulai dari:
- fashion;
- kuliner;
- retail;
- jasa profesional;
- produk kecantikan;
- perusahaan teknologi;
- distributor;
- manufaktur;
- hingga bisnis online.
Pencarian seperti Risiko Hukum Menggunakan Merek Orang Lain Jakarta Barat, Pengacara Jakarta Barat, dan Konsultasi Hukum Tangerang biasanya muncul ketika pemilik usaha sedang mencari solusi setelah menemukan masalah pada brand yang digunakan.
Namun, lokasi bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan.
Yang jauh lebih penting adalah status merek, jenis barang atau jasa, bukti penggunaan, dan kondisi hukum masing-masing pihak.
Mengapa Pemeriksaan Merek Penting Sebelum Membuat Brand?
Membangun brand membutuhkan biaya.
Anda mungkin harus membayar:
- desainer;
- fotografer;
- percetakan;
- kemasan;
- website;
- iklan;
- influencer;
- marketplace;
- papan nama;
- dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya.
Jika ternyata nama brand bermasalah, sebagian investasi tersebut dapat terpaksa diulang.
Karena itu, pemeriksaan merek seharusnya menjadi bagian dari legal check sebelum launching bisnis.
Lebih baik menghabiskan waktu untuk memeriksa sebuah nama selama beberapa hari daripada harus mengganti seluruh identitas bisnis setelah brand dikenal pelanggan.
Baca juga:
“review dokumen dan kontrak bisnis” → Jasa Review & Pembuatan Kontrak
“Pengacara Jakarta Barat” → halaman layanan/lokasi KANUA yang relevan
1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Database Merek DJKI , DJKI menyediakan pencarian berdasarkan merek dan kelas barang/jasa.
2. JDIH BPK – UU Nomor 20 Tahun 2016
UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Halaman JDIH BPK menunjukkan UU No. 20 Tahun 2016 berstatus berlaku serta mencatat perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan sebelumnya.
Kesimpulan
Menggunakan merek orang lain untuk bisnis bukan persoalan yang sebaiknya dianggap sepele.
Risiko hukum menggunakan merek orang lain dapat dimulai dari teguran atau somasi, permintaan penghentian penggunaan, gangguan terhadap operasional bisnis, biaya rebranding, hingga sengketa hukum apabila terdapat dasar dan unsur pelanggaran yang terpenuhi.
Karena itu, sebelum menggunakan nama atau logo untuk bisnis, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Cari merek yang sama atau mirip.
Periksa kelas barang dan jasa.
Periksa status pendaftaran.
Simpan dokumentasi proses pencarian.
Dan jika terdapat hasil yang meragukan, lakukan pemeriksaan hukum sebelum brand diluncurkan.
Bagi pelaku usaha, langkah pencegahan biasanya jauh lebih efisien daripada memperbaiki masalah setelah bisnis sudah berkembang.
Butuh pendampingan terkait merek atau masalah hukum bisnis?
Konsultasikan kronologi, dokumen, dan hasil pencarian merek Anda dengan tim KANUA.
→ Konsultasi Hukum & Pendampingan KANUA
Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan hukum dapat berbeda berdasarkan fakta, bukti, status merek, jenis barang/jasa, serta kondisi masing-masing perkara.
